Makin update dengan berita game dan esports! Yuk subscribe ke channel YouTube KotakGame DI SINI dan Instagram KotakGame DI SINI! Bakal ada banyak FREE GIVEAWAY Diamonds, UC, PS4, gaming peripheral, dan lainnya!
Makin update dengan berita game dan esports! Yuk subscribe ke channel YouTube KotakGame DI SINI dan Instagram KotakGame DI SINI! Bakal ada banyak FREE GIVEAWAY Diamonds, UC, PS4, gaming peripheral, dan lainnya!
Belakangan ini nama Sony jadi cukup sering muncul di jagat pemberitaan, tapi sayangnya bukan karena kabar gembira soal game atau hardware baru. Ada rentetan masalah hukum dan kebijakan kontroversial yang membelit perusahaan ini, dan kalau ditelusuri, ternyata semuanya punya benang merah yang cukup panjang, terentang dari tahun 2019 sampai sekarang. Yuk kita bahas satu per satu supaya lebih paham duduk perkaranya.
Semuanya bermula pada April 2019, ketika Sony memutuskan untuk melarang para retailer pihak ketiga menjual voucher digital PlayStation. Kebijakan ini jelas berdampak besar buat konsumen, karena selama ini voucher digital dari retailer pihak ketiga biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga resmi. Dengan adanya larangan tersebut, konsumen jadi terpaksa membeli langsung lewat PlayStation Store, yang tentu saja harganya jauh lebih mahal dan nggak sefleksibel sebelumnya.
Kebijakan ini nggak berhenti sampai di situ saja, karena akhirnya berujung pada gugatan class action pada Mei 2021. Gugatan tersebut menuduh Sony telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang antitrust, sebuah tuduhan yang tentu saja cukup serius dan berpotensi membawa dampak besar bagi bisnis Sony di sektor gaming. Proses hukum ini kemudian berjalan bertahun-tahun lamanya, dengan berbagai dinamika yang cukup rumit. Bahkan tercatat sampai tiga kali proposal settlement yang diajukan ditolak oleh hakim, yang menunjukkan bahwa proses negosiasi ini memang berjalan alot dan nggak mudah untuk mencapai titik temu.
Setelah melalui proses panjang tersebut, akhirnya Sony mendapatkan persetujuan awal untuk membayar ganti rugi sebesar 7,85 juta dolar pada tanggal 8 April 2026. Meski begitu, kasus ini belum benar-benar selesai, karena sidang final terkait kasus ini baru dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober 2026 mendatang. Jadi bisa dibilang, meski sudah ada titik terang, drama hukum ini masih akan berlanjut sampai beberapa bulan ke depan.
Belum sempat isu gugatan class action ini benar-benar mereda, Sony kembali membuat gebrakan yang mengundang kontroversi. Pada tanggal 2 Juli 2026, mereka mengumumkan rencana untuk menghentikan total produksi disk fisik PlayStation, dengan target dimulai pada tahun 2028. Kabar ini jelas jadi pukulan telak buat para penggemar format fisik, terutama mereka yang selama ini punya kebiasaan mengoleksi game dalam bentuk disk, entah karena alasan nostalgia, investasi, atau sekadar preferensi pribadi terhadap kepemilikan fisik dibandingkan digital.
Reaksi publik terhadap pengumuman ini pun terbilang cukup keras. Gelombang kritik dan kekecewaan membanjiri berbagai platform media sosial, sampai-sampai akun resmi media sosial Sony sempat tidak aktif hampir selama seminggu penuh. Situasi ini menunjukkan betapa besarnya dampak dari keputusan tersebut terhadap loyalitas dan kepercayaan komunitas gamer terhadap brand PlayStation, yang selama ini dikenal cukup dekat dengan basis penggemarnya.
Baca ini juga :
» Sony Dirumorkan Ingin Membuat Game Killzone Baru
» Emlutator PS5 Makin Bisa Jalankan Game Eksklusif! Bikin Sony Ketar-ketir?
» Terungkap Alasan Playstation Lepas Hideo Kojima dan Proyek Physint
» Rangkuman Lengkap State of Play September 2026: Deretan Pengumuman Besar yang Bikin Gamer Nggak Sabar Menanti
» PlayStation Resmi Umumkan DualSense GTA VI Limited Edition, Dibanderol Rp1,5 Juta-an!
» PlayStation Umumkan Dua State of Play Sekaligus, Siap-Siap Begadang di Awal September!
» Bikin Gamer Penasaran! PlayStation Akhirnya Umumkan State Of Play 3 September 2026
» Xbox Bikin Sony Ketar-Ketir? PS Dirumorkan Pertimbangkan Tunda Rencana Full Digital
Melihat rentetan kejadian ini, mulai dari kebijakan voucher digital yang berujung gugatan hukum bertahun-tahun, sampai keputusan menghentikan produksi disk fisik yang memicu gelombang protes, wajar rasanya kalau banyak pihak mulai mempertanyakan arah kebijakan Sony belakangan ini. Adil atau enggak, keputusan-keputusan ini jelas punya dampak besar, baik bagi konsumen maupun bagi citra Sony sendiri di mata komunitas gaming secara global.
Gimana menurut kalian soal rentetan kebijakan Sony ini? Apakah langkah-langkah yang mereka ambil memang sudah sesuai dengan perkembangan industri, atau justru dianggap terlalu mengabaikan kepentingan konsumen demi keuntungan bisnis semata? Sepertinya topik ini bakal terus jadi bahan perbincangan hangat, apalagi mengingat sidang final gugatan class action-nya masih akan berlangsung dalam waktu dekat.
