Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dari game online dari luar negeri seperti Free Fire, PUBG dan Mobile Legend mulai 1 Juli 2020.

PPN 10% akan dikenakan jika para gamers di tanah air membeli item seperti skin atau senjata dalam game online. Bila hanya memainkan game tidak akan ditarik PPN 10%.

Baca ini juga :

» Pria yang Lamar di MPL ID Kena Ulti Mantan! Ternyata Sudah Pernah Tunangan
» Komdigi Kaji Wacana Sertifikasi Influencer, Mau Ikut Jejak China?
» Shift Up Minta Maaf Soal Artwork yang Dianggap Menghina “Batang” Pria Korea
» ONIC Esports Resmi Kunci Gelar Kedelapan di MPL Indonesia Season 16!
» Pembukaan Grand Finals MPL ID S16 Tampilkan Budaya Indonesia Lewat Kolaborasi Moonton dan Ekraf
» Bigetron Academy Sempurna! Juara MDL ID Season 12 Tanpa Terkalahkan
» Debut Cemerlang Andoryuuu di MPL ID Season 16, Jungler Filipina yang Cepat Beradaptasi dengan Gaya Indonesia
» Preview Sword of Justice - Game RPG yang Bikin Ngerasa Jadi MC Anime, JUSTICE DELIVERED!

Sumber: MLBB Page
Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan,dan Hubungan masyarakat Dirjen Pajak mengatakan dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan ditarik PPN 10%.

Itu artinya pembelian layanan dari produk luar negeri lainnya seperti Spotify,Netflix, dan beli aplikasi berbayar di Google akan dikenakan PPN 10%. Sebelumnya, transaksi layanan digital dari luar negeri belum ditarik PPN 10%.

Dengan penerapan PPN ini maka terjadi perlakuan yang sama dengan produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.


Sumber: Free Fire Update
"Pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital," ujar Hestu Yoga Saksama dalam keterangan pers, Jumat (29/5/2020).

"Selain untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19."

Hestu Yoga menambahkan pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN.

"Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara online kepada Direktur Jenderal Pajak," terangnya.

Sumber: CNBC