Makin update dengan berita game dan esports! Yuk subscribe ke channel YouTube KotakGame DI SINI dan Instagram KotakGame DI SINI! Bakal ada banyak FREE GIVEAWAY Diamonds, UC, PS4, gaming peripheral, dan lainnya!
Makin update dengan berita game dan esports! Yuk subscribe ke channel YouTube KotakGame DI SINI dan Instagram KotakGame DI SINI! Bakal ada banyak FREE GIVEAWAY Diamonds, UC, PS4, gaming peripheral, dan lainnya!
Dalam situasi protes yang meluas di Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan yang tegas mendukung hak warga untuk menyampaikan pendapat secara damai. Dalam pesan resmi yang disampaikan beberapa jam lalu, PBB menekankan pentingnya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan dalam menangani demonstrasi.
Pernyataan tersebut mencakup tiga poin penting. Pertama, penghormatan terhadap hak kebebasan berkumpul dan berpendapat secara damai seperti dijamin dalam hukum internasional. Kedua, tetap menegakkan ketertiban umum sesuai norma-norma HAM global. Ketiga, akses pers dan media independen harus dijamin agar tidak ada penyaringan informasi oleh pihak tertentu demi transparansi dan akuntabilitas.
Reaksi PBB ini muncul setelah kekerasan meletus di berbagai kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Demonstrasi itu dipicu oleh kemarahan warga soal tunjangan rumah elite legislatif serta tragedi tewasnya seorang driver ojol bernama Affan Kurniawan, yang diduga tertabrak kendaraan taktis polisi saat aksi berlangsung. Kericuhan menelan beberapa korban jiwa, termasuk mahasiswa, serta menimbulkan kerusakan aset publik dan properti.
PBB memperingatkan bahwa tindakan represif berlebihan bisa memperdalam konflik sosial. Dalam konteks ini, langkah mereka bukan semata-mata bersikap netral. Ini adalah pesan global yang kuat, kebebasan berekspresi bukan opsi, melainkan landasan demokrasi. Ketika keluhan rakyat diredam dengan kekuatan semata, bukan dialog dan tanggung jawab, maka benih krisis demokrasi berpotensi tumbuh.
Baca ini juga :
» Harga Game Asal Indonesia Ini Rp10 juta di Steam? Kok Bisa Harga Setinggi Itu?
» Trump Tarik diri AS dari Organiasasi Dunia PBB
» Waspada! BNPT Ungkap Ratusan Anak Terpapar Radikalisme Lewat Roblox Selama 2025
» Internet Rakyat (IRA): Solusi Internet 5G Murah Tanpa Kabel, Kecepatan Tembus 66 Mbps!
» Dominasi Predator Gaming Indonesia: Dorong Talenta Lokal ke Panggung Esports Dunia 2025
» M7 World Championship Resmi Perkenalkan Opening Ceremony Perdana, Drawing Turnamen, dan M7 Pass
» Upaya Perlindungan Digital: Pemerintah Batasi Akses Medsos untuk Remaja Usia 13-16 Tahun
» Indonesia Juara IESF MLBB Wanita, Buktikan Dominasi di Panggung Esports Dunia
Oleh karena itu, PBB mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk segera membuka ruang dialog yang inklusif, menyampaikan kritik publik secara konstruktif, dan menghormati aspirasi masyarakat tanpa kriminalisasi. Sebuah lensa transparansi harus dipasang di tubuh penegak hukum dan pemerintah agar tidak ada peristiwa seperti Affan terulang lagi secara tragis.
Penegasan PBB juga menjadi pengingat bagi generasi muda, usia produktif dan digital-savvy, bahwa menyuarakan kebenaran adalah hak fundamental — dan ini menjadi sah bila dijalankan dengan damai serta sesuai prosedur hukum. Sebaliknya, represifitas justru bisa jadi boomerang di era komunikasi terbuka saat ini.
Kini, publik menanti langkah konkret dari pemerintah, apakah mereka akan memenuhi seruan PBB dengan membuka investigasi independen hingga publik, atau akan menutupinya dengan tekanan hukum? Pilihan itu bukan hanya soal legitimasi modal politik, tetapi soal bagaimana demokrasi Indonesia dipertahankan di masa depan.
Selain berita utama di atas, KotakGame juga punya video menarik yang bisa kamu tonton di bawah ini.
