Makin update dengan berita game dan esports! Yuk subscribe ke channel YouTube KotakGame DI SINI dan Instagram KotakGame DI SINI! Bakal ada banyak FREE GIVEAWAY Diamonds, UC, PS4, gaming peripheral, dan lainnya!
Makin update dengan berita game dan esports! Yuk subscribe ke channel YouTube KotakGame DI SINI dan Instagram KotakGame DI SINI! Bakal ada banyak FREE GIVEAWAY Diamonds, UC, PS4, gaming peripheral, dan lainnya!
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengumumkan akan memberikan sanksi berat berupa pencabutan tanda daftar bagi 21 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online. Total ada 42 sistem elektronik yang didaftarkan oleh PJP tersebut di Kementerian Kominfo.
Pada Jumat, 9 Agustus 2024, Kementerian Kominfo mengirimkan surat peringatan resmi kepada para PJP. Surat ini menegaskan bahwa layanan mereka tidak boleh digunakan untuk memfasilitasi transaksi perjudian secara daring.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menegaskan hal ini dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Senin, 12 Agustus 2024. Ia mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum bagi Kominfo dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap layanan PJP.
Dalam proses monitoring tersebut, Kominfo menemukan indikasi kuat bahwa beberapa layanan sistem pembayaran yang dioperasikan oleh PJP telah dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas perjudian online.
Baca ini juga :» Elon Musk Berencana Gratiskan Starlink Ke Seluruh Dunia, Kominfo: Perlu Evaluasi!
» Kirim Surat Peringatan Ke-dua, Aplikasi Bigo Live Terancam Diblokir Kominfo!
» Warganet Heboh Situs Wordpress Tidak Bisa Diakses Karena Diblokir Kominfo!
» Indikasi Transaksi Jud0l, Kominfo Batasi Transfer Pulsa Rp 1 Juta Perhari!
» Kominfo Blokir Mesin Pencarian DuckDuckGo Karena Bisa Akses Website Dewasa dan Jud0l!
» Kominfo Bakal Blokir VPN Gratis dari Indonesia, Katanya Buat Mengurangi Judol?
» Heavenly Sword Online Segera Hadir di Indonesia! Closed Beta Kedua Siap Dimulai
» Sebanyak 19 Ribu Website Pemerintah Disusupi Judi Online, Kominfo: "Tanggung Jawab Masing-Masing!"
Menyikapi temuan ini, Kominfo meminta agar para penyelenggara segera melakukan audit internal secara menyeluruh terhadap layanan mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem elektronik yang mereka operasikan tidak digunakan untuk kegiatan judi online atau aktivitas ilegal lainnya.
Audit internal ini harus diserahkan kepada Kominfo paling lambat tujuh hari kerja setelah surat peringatan diterima oleh para PJP. Budi Arie Setiadi memperingatkan bahwa jika dalam kurun waktu tersebut hasil audit belum juga diterima, maka PJP yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Langkah tegas yang diambil oleh Kementerian Kominfo ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas aktivitas perjudian online yang marak terjadi. Selain itu, tindakan ini juga menjadi pengingat bagi semua penyelenggara jasa pembayaran untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan layanan mereka, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
Untuk daftar lengkap 42 layanan pembayaran yang terancam diblokir kominfo bisa dilihat di link berikut.
Selain berita utama di atas, KotakGame juga punya video menarik yang bisa kamu tonton di bawah ini.
