Makin update dengan berita game dan esports! Yuk subscribe ke channel YouTube KotakGame DI SINI dan Instagram KotakGame DI SINI! Bakal ada banyak FREE GIVEAWAY Diamonds, UC, PS4, gaming peripheral, dan lainnya!
Makin update dengan berita game dan esports! Yuk subscribe ke channel YouTube KotakGame DI SINI dan Instagram KotakGame DI SINI! Bakal ada banyak FREE GIVEAWAY Diamonds, UC, PS4, gaming peripheral, dan lainnya!
Selama sepekan terakhir, Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari serangan siber berupa "Ransomware" yang terjadi pada Kamis, 20 Juni 2024. Serangan ini tidak hanya mengganggu berbagai layanan, tetapi juga mengunci data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN. Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, dan Telkom sebagai pengelola PDN, sudah berusaha memulihkan data tersebut. Namun, upaya yang dilakukan belum berhasil mengatasi serangan ransomware ini.
Pemerintah akhirnya mengakui ketidakmampuannya memulihkan data yang tersimpan di PDN. "Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki," kata Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).
Herlan menegaskan bahwa data yang terenkripsi masih berada di server PDN dan tidak berpindah ke lokasi lain. Oleh karena itu, ia yakin data-data milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tersebut tidak akan bocor atau tersebar luas.
"Audit sementara yang dilakukan BSSN, data itu hanya di-encrypt, terenkripsi tapi di tempat. Dan sekarang sistem PDN sudah kita isolasi, tidak ada yang bisa mengakses, kita putus akses dari luar," ujar Herlan.
Selama investigasi dan upaya pemulihan data, tim gabungan menemukan pesan berisi permintaan tebusan dari peretas. Pemerintah diminta membayar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp 131 miliar untuk membuka data yang terkunci. Namun, pemerintah menolak negosiasi ini.
Baca ini juga :» DeepSeek Menggemparkan Dunia AI, Ini Tanggapan Dari Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia!
» Heboh Bank BRI Diserang Hacker dan Minta Tebusan 295,6 Miliar, BRI Klaim Data Nasabah Aman
» Strategi Komdigi, PPATK dan Operator Seluler, Kirim SMS ke Pemain Jud0l Buat Kasih Peringatan Bahaya
» Netizen Heboh Google Cloud API Diblokir Komdigi, Banyak Media Sosial Ga Bisa Diakses!
» Tak Kunjung Direspon Baik Terkait Kantor Di Indonesia, Kominfo Bakal Kasih Perlakuan Khusus Ke X!
» Terindikasi Judol, Kominfo Beri Peringatan Keras Ke GoPay, OVO dan 3 E-wallet Lainnya!
» Kominfo Kembali Ancam Buat Blokir X (Twitter) Kalau Ga Kunjung Punya Kantor di Indonesia!
» Diserang Hacker, Indodax Berpotensi Alami Kerugian Rp280,9 Miliar
"Ya pemerintah kan enggak mau menebus, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Rp 131 miliar," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, Rabu sore.
Usman menjelaskan, keputusan ini diambil setelah memastikan bahwa data yang terenkripsi masih berada di dalam server PDN. Selain itu, BSSN telah mengisolasi dan memutus jaringan server PDN sehingga peretas tidak dapat mengakses atau mengambil data tersebut.
"Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan," kata Usman. Pemerintah memutuskan untuk menerima kehilangan data tersebut karena tidak ada jaminan peretas akan memulihkan data meskipun dibayar.
"Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi enggak bisa diapa-apain. Enggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga," tegas Usman.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan bahwa serangan siber ke PDN berdampak pada layanan di 282 instansi pemerintahan. Upaya pemulihan layanan publik milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih terus dilakukan secara bertahap. "Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant," jelas Semuel.
Usman menambahkan, hingga Rabu (26/6/2024), lima layanan publik telah pulih, termasuk layanan keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) milik LKPP, layanan perizinan event di Kemenko Marves, layanan Si Halal Kementerian Agama, dan ASN Digital Pemerintah Daerah Kediri. "Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery," pungkas Usman.
Selain berita utama di atas, KotakGame juga punya video menarik yang bisa kamu tonton di bawah ini.
